ORGANISASI BISNIS

 

ABSTRAK

Jurnal yang berjudul “Organisasi Bisnis” ini membahas keseluruhan bentuk-bentuk organisasi. Dibuatnya jurnal ini, dilatar belakangi karena masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui apa saja bentuk-bentuk organisasi bisnis dan bagaimana cara bila ingin mendirikan suatu usaha bisnis.

 Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk organisasi bisnis dan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis dimulai dari pengertiannya, cara mendirikan, pasal yang telah mengatur bentuk organisasi bisnis, kelemahan dan kelebihan organisasi bisnis tersebut

 Metode jurnal ini dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang bersumber dari buku dan internet. Berdasarkan hasil pencarian organisasi bisnis dari berbagai sumber di buku dan internet. Hal itu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat umum yang ingin mendirikan suatu usaha supaya mengetahui apa saja yang diperlukan untuk mendirikan suatu usaha bisnis.

PENDAHULUAN

a.      Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis saat ini sudah sangat berkembang, mulai dari bisnis kecil-kecilan, menengah, hingga bisnis besar-besaran. Namun masalahnya belum banyak orang yang tau tentang organisasi bisnis, sehinnga usahanya belum menggunakan struktur bisnis yang tepat.

Banyak juga orang-orang yang tidak tau mengenai bentuk-bentuk organisasi bisnis, sehingga mereka tidak tau betuk usaha apa yang sedang mereka jalani.

b.      Pembatasan Masalah

Makalah ini  mengurai tentang definisi organisasi bisnis serta pembagian departemen atau unit pada struktur organisasi. Bentuk-bentuk organisasi dan pertimbangan untuk mendirikan suatu organisi bisnis beserta ciri-ciri dan sifatnya.

c.       Rumusan Masalah

1.    Pengertian dari organisasi bisnis

2.    Departementalisasi

3.    Mengetahui bentuk-bentuk organisasi bisnis

LANDASAN TEORI

Agar bisnis dapat berjalan dengan sukses maka perlu diorganisasikan. Dalam mengorganisasi suatu bisnis tentunya harus memperhatikan unsur-unsur bisnis yang ada. Unsur bisnis yang perlu mendapat perhatian pengusaha yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan sangat besar pengaruhnya kepada efisiensi dari operasional perusahaan dan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan, Untuk itu setiap pemilik dan pemimpin usaha harus dapat memahami keadaan lingkungannya dan dampak lingkungan tersebut terhadap usahanya.

Begitu pula dengan organisasi bisnis, suatu bisnis akan menjadi jelas apabila terstruktur. Maka dari itu bentuk-bentuk organisasi bisnis perlu kita ketahui dan kita pelajari.

Ahli manajemen merumuskan prinsip-prinsip untuk mencapai organisasi yang baik:

1.      Prinsip hirarkhi adalah filsafat yang mengharuskan adanya rangkaian pimpinan yang jelas dari posisi paling tinggi ke posisi paling rendah dalam sebuah perusahaan.

2.      Prinsip kesatuan komando adalah filsafat bahwa tiap orang di perusahaan harus melaporkan hanya kepada satu pengawas. Ini menjamin bahwa tiap perintah dapat dimengerti dan tidak terjadi pertentangan perintah dari dua atau lebih pengawas.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti untuk penelitian ini, dengan mengumpulkan sumber-sumber terpercaya melalui buku, internet, dan pendapat peneliti untuk menjawab rumusan dan tujuan masalah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan arti bahwa data penelitian ini didapat melalui sumber-sumber atau referensi dari penelitian- penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN MASALAH

1. Pengertian Organisasi Bisnis

Pengertian organisasi bisnis yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (profit). Contoh organisasi bisnis adalah radio. Radio disebut organisasi bisnis karena tujuan ekonominya adalah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan penyampaian informasi dan hiburan kepada masyarakat.

2. Departementalisasi

Pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan terhubung dalam suatu kesatuan struktur yang menyatu dengan tujuan agar pekerjaan yang ada dapat terselesaikan dengan lebih baik dibandingkan tanpa adanya pembagian bagian tugas kerja.

Untuk melakukan pengumpulan orang-orang dalam suatu unit, divisi, bagian ataupun departemen dengan tugas pekerjan yang berkaitan diadakan kegaitan departementalization atau departementalisasi.

Pembagian departemen atau unit pada struktur organisasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam:

             I. Departementalisasi Menurut Fungsi

Pada pembagian ini orang yang memiliki fungsi yang terikat dikelompokkan menjadi satu. Umum terjadi pada organisasi kecil dengan sumber daya terbatas dengan produksi lini produk yang tidak banyak.Biasanya dibagi dalam bagian keuangan, pemasaran, umum, produksi, dan lain sebagainya.

             II. Departementalisasi Menurut Produk / Pasar

Pada jenis departementalisasi ini orang-orang atau sumber daya yang ada dibagi ke dalam departementalisasi menurut fungsi serta dibagi juga ke dalam tiap-tiap lini produk, wilayah geografis, menurut jenis konsumen, dan lain sebagainya.

             III. Departementalisasi Organisasi Matrix / Matriks

Bentut organisasi matriks marupakan gabungan dari departementalisasi menurut fungsional dan departementalisasi menurut proyek. Seorang pegawai dapat memiliki dua posisi baik secara fungsi maupun proyek sehingga otomatis akan memiliki dua atasan / komando ganda. Proyek biasanya diadakan secara tidak menentu dan sifatnya tidak tetap.

3. Bentuk-bentuk organisasi bisnis

1.      Perusahaan Perseorangan

2.      Persekutuan Firma

3.      Perseroan Komanditer (Commanditer Vennootschap / CV)

4.      Perseroan Terbatas (PT)

5.      Koperasi

6.      Yayasan

7.      BUMN

4. Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam memilih bentuk perusahaan

•  Jenis usaha yang dijalankan (perdagangan, industri, dsb) 
• Ruang lingkup usaha 
• Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha 
• Besarnya resiko pemilikan 
• Batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan 
• Besarnya investasi yang ditanamkan 
• Cara pembagian keuntungan 
• Jangka waktu berdirinya perusahaan 
• Peraturan-peraturan pemerintahan

Perusahaan

Menurut UU no. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf B yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pengusaha

Adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Pengusaha mengeluarkan sejumlah modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Dalam hal ini terdapat 3 kategori pengusaha:

1.      Pengusaha yang bekerja sendiri

2.      Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja

3.      Pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaan.

1.1   Perusahaan Perseorangan

Adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.

Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja.

1.2  Perusahaan perseorangan dibagi dalam 2 kelompok yaitu

1. Usaha Perseorangan Berizin : memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Usaha Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin. Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, dsb.

1.3  Ciri dan Sifat Perusahaan Perseorangan

• relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan 
• tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi 
• tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi 
• seluruh keuntungan dinikmati sendiri 
• sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri 
• keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar 
• jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup 
• sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

1.4  Kelebihan perusahaan perseorangan:

• Mudah dibentuk dan dibubarkan 
• Bekerja dengan sederhana 
• Pengelolaannya sederhana 
• Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba

1.5  Kelemahan perusahaan perseorangan

• Tanggung jawab tidak terbatas 
• Kemampuan manajemen terbatas 
• Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan 
• Sumber dana hanya terbatas pada pemilik 
• Resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri

Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

Yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama tapi tidak termasuk dalam katagori badan usaha yang berbadan hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah

2.1  Persekutuan Firma

Adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka.

Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris.Akta Pendirian Firma harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan.Setelah itu akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara.Tetapi karena Firma bukan merupakan badan hukum, maka akta pendirian Firma tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman RI. Pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

2.2  Ciri dan Sifat Firma

1. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. 
2. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin 
3. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. 
4. keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup 
5. seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma 
6. pendiriannya tidak memelukan akte pendirian 
7. mudah memperoleh kredit usaha

2.3  Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena :

Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Selain itu, menurut Pasal 26 dan Pasal 31 KUHD Firma juga dapat bubar sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu

2.4  Kelebihan Firma

• Prosedur pendirian relatif mudah 
• Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang 
• Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma, sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik

2.5  Kelemahan Firma

• Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma 
• Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar

3.1  Perseroan Komanditer / CV

Adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan.

3.2  Ciri dan Sifat CV

1. sulit untuk menarik modal yang telah disetor 
2. modal besar karena didirikan banyak pihak 
3. mudah mendapatkan kridit pinjaman 
4. ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan 
5. relatif mudah untuk didirikan 
6. kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

3.3  Sekutu pada persero dapat dikelompokkan menjadi :

1.      Sekutu Komplementer

yaitu: sekutu aktif / orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya sesuai pasal 18 KUHD.

2.      Sekutu Komanditer

yaitu: sekutu pasif / orang yang tidak ikut mengurus persekutuan tapi mempercayakan uangnya dalam persekutuan dan bertanggung jawab hanya terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut

3.4      Berakhirnya CV

diatur dalam Pasal 31 KUHD yaitu: 

1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Akta Pendirian). 
2. CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan, akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. 
3. Akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian) di mana perubahan anggaran dasar ini mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV.

3.5  Kebaikan perseroan komanditer

• Pendiriannya relatif mudah 
• Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak 
• Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar 
• Manajemen dapat didiversifikasikan 
• Kesempatan untuk berkembang lebih besar

3.6  Kelemahan peseroan komanditer

• Tanggung jawab tidak terbatas 
• Kelangsungan hidup tidak terjamin 
• Sukar untuk menarik kembali investasinya

Perusahaan Berbadan Hukum

Badan Hukum adalah organisasi yang diwujudkan / diciptakan oleh hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti halnya manusia.Karena itu badan hukum dapat mempunyai kekayaan sendiri, utang piutang sendiri, dapat digugat dan menggugat.

Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum setelah akta pendirian badan hukum tersebut mendapat pengesahan dari pemerintah / Departemen Kehakiman yang termasuk dalam kelompok perusahaan berbadan hukum adalah Perseoran Terbatas, Koperasi, Yayasan dan BUMN.

4.1  Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 butir 1 UU no. 1 tahun 1995, Perseroan Terbatas adalah : Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Akta pendirian perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman. Selain itu terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetor ke perseroan dalam bentuk setoran saham. Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Makin besar saham yang dimiliki, makin besar peran dan kedudukan seseorang sebagai pemilik perusahaan tersebut.

Tanggung jawab seorang pemegang saham terhadap pihak ketiga terbatas pada modal sahamnya. Jadi tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban-kewajiban finansial perusahaan ditentukan oleh besarnya modal yang diikutsertakan pada perseroan. (Hal ini yang berbeda dengan CV/Firma).

Kekayaan pribadi para pemegang saham maupun milik para pimpinan perusahaan tidak dipertanggungkan sebagai jaminan terhadap utang-utang perusahaan. Keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik terhadap utang piutang perusahaan terbatas pada saham yang dimiliki.

Perseroan Terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena meski pendiri atau pemiliknya meninggal dunia perseroan ini akan tetap berjalan.

4.2  Ciri dan Sifat Perseroan Terbatas

• Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi 
• Modal dan ukuran perusahaan besar 
• Kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham 
• Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham 
• Kepemilikan mudah berpindah tangan 
• Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai 
• Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen 
• Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham 
• Sulit untuk membubarkan pt 
• Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden

4.3  Unsur-unsur dalam Perseroan Terbatas

1. Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari :

   - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

   - Direksi

   - Komisaris
 

2. Kekayaan sendiri

Persero memiliki kekayaan sendiri berupa modal yang disetor para pemegang sahamnya dan terbagi dalam 3 kelompok modal yaitu

   - Modal Dasar

   - Modal yang ditempatkan

   - Modal yang disetor

3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Diwakili oleh Direksi untuk melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- Sebelum Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman RI, para pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan-tindakan persero terbatas tersebut.

- Setelah akta pendirian disahkan namun belum diumumkan dalam Berita Negara RI, Dewan Direktur bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakan-tindakan perseroan terbatas tersebut (Pasal 23 UU PT)

- Setelah akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara RI, maka perseroan terbatas tersebut yang akan bertanggung jawab atas seluruh tindakannya.

4. Mempunyai tujuan sendiri yaitu memperoleh keuntungan (laba).

4.4  Tata Cara Pendirian PT

Pembuatan akta pendirian di muka notaris; membawa rancangan AD dan ART. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman untuk pengesahan status sebagai badan hukum.

Pendaftaran perseroan yang dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat perseroan didirikan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pengesahan / persetujuan Menteri Kehakiman diberikan.

Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, wajib dilakukan permohonan pengumuman oleh direksi dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran.

4.5  Berakhirnya Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 114 UU PT, Perseroan Terbatas dapat bubar karena:

 - Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Pasal 115 UU PT ditentukan bahwa direksi dapat mengajukan usul pembubaran persero kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah bila diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan UU dan Anggaran Dasar.

 - Karena jangka waktu berdirinya perseroan sudah berakhir.

 - Keputusan Pengadilan Negeri

4.6  Kelebihan Perseroan Terbatas

• Kelangsungan hidup perusahaan terjamin 
• Terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik 
• Saham dapat diperjual belikan dengan relatif mudah. 
• Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, sehingga memungkinkan perluasan usaha. 
• Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien

4.7  Kelemahan Perseroan Terbatas:

• Biaya pendiriannya relatif mahal 
• Rahasia tidak terjamin 
• Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham

5.1  Koperasi

Menurut UU no. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Status badan hukum koperasi diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah (MenteriKoperasi).

5.2  Modal Koperasi terdiri dari :

 - Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sumbangan suka rela, hibah dan dana cadangan Sisa Hasil Usaha.

 - Modal Pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, sumber lain yang sah.

5.3  Tujuan koperasi

adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan berlandaskan Pancasila dan UUD’45.

5.4  Prinsip Koperasi

- Keanggotaan bersifat suka rela

- Pengelolaan dilakukan secara demokratis

- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa masing - masing anggota.

- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

- Kemandirian

- Keanggotaan koperasi bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan.

5.5  Cara Mendirikan Koperasi

Menurut Pasal 6 – Pasal 14 UU no. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Rapat pembentukan koperasi Sekurang-kurangnya 20 orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, kemudian dibuatkan berita acara yang berisikan hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian.

2. Surat Permohonan Pengesahan kepada Departemen Koperasi
Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian, diberikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi dan resmi sebagai badan hukum.

3. Pengiriman akta pendirian kepada pendiri

4. Pengumuman dalam Berita Negara

5.6 Pengelompokan Koperasi

Menurut bidang usahanya:

1. Koperasi Produksi

2. Koperasi Konsumsi

3. Koperasi Simpan Pinjam

4. Koperasi Serba Usaha

Menurut luas wilayahnya, koperasi di Indonesia dikelompokan menjadi:

1. Primer Koperasi

2. Pusat Koperasi

3. Gabungan Koperasi

4. Induk Koperasi

Pihak yang terlibat dalam Koperasi:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

2. Pengurus

3. Pengawas / Dewan Komisaris 

5.7 Pembubaran Koperasi

Menurut Pasal 46 UU no. 25 Tahun 1992, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

a. Keputusan Rapat Anggota atau

b. Keputusan pemerintah bila terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU no. 25 tahun 1992. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.Kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (profit).

Departementalisasi ada tiga yaitu:

1.      Departementalisasi Menurut Fungsi

2.      Departementalisasi Menurut produk/pasar

3.      Departementalisasi Menurut matrix

Bentuk-bentuk organisasi bisnis ada tujuh yaitu:

1.      Perusahaan Perseorangan

2.      Persekutuan Firma

3.      Perseroan Komanditer (Commanditer Vennootschap / CV)

4.      Perseroan Terbatas

5.      Koperasi

6.      Yayasan

7.      BUMN

Saran

Agar suatu usaha jelas adanya dan diakui, maka sebaiknya tentukan usaha apa yang anda jalankan dan buatlah struktur organsasi yang jelas. Tentukanlah rancangan kerja yang bagus, siapa dan kapan pekerjaan itu harus dilakukan. Dan akan lebih bagus lagi apabila usaha itu didaftarkan sebagai usaha yang resmi dan mempunyai izin.

                                                             Daftar Pusaka

Solihin, Ismail, 2006, Pengantar Bisnis : Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, 2006, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Grup.
M.Fuad, dkk, 2005, Pengantar Bisnis, Edisi ketiga, Gramedia Pustaka Utama